Setelah Gibran mundur, siapa yang mengisi kursi wapres dan apa yang berubah?
Diarsipkan Oleh irfolks
Desk Politik2 menit baca
Kamis, 12 November 2026, dua jam sebelum paripurna DPR yang dijadwalkan membahas hak menyatakan pendapat soal dirinya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkannya, dan salinan suratnya juga dikirim ke Presiden Prabowo (Detik, 12 November). Siapa yang sekarang mengisi kursi itu, dan apa yang berubah?
Belum ada penggantinya. Presiden harus mengajukan dua calon, dan MPR memilih satu di antaranya paling lambat 60 hari sejak jabatan kosong (DPR RI, 12 November).
Dua jam sebelum paripurna
Usulan hak menyatakan pendapat sudah diteken 120 anggota dari delapan fraksi dan diterima pimpinan DPR pada 11 November. Paripurna di hari berikutnya sempat digeser dari pukul 10.00 ke 14.00, lalu dibatalkan setelah surat Gibran sampai ke MPR, menurut Muhammad Khozin dari fraksi PKB (Kompas, 12 November). Dengan mundurnya Gibran, usulan itu gugur.
Apakah pengunduran diri langsung berlaku atau butuh proses penerimaan, artikel yang kita baca nggak menjelaskannya.
Dari mana semua ini bermula
Pemicunya putusan Mahkamah Agung No. 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober, yang menyatakan surat penyetaraan SMA luar negeri Gibran tidak sah dan memerintahkannya ditarik (Indonesia Business Post). Gibran menyatakan akan tetap menempuh PTUN soal dokumennya (Liputan6). Putusan MA itu sendiri nggak otomatis mencopot jabatannya.
Cara kursi wapres terisi lagi
Menurut laman DPR RI, urutannya begini. Presiden mengajukan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR. MPR membentuk tim verifikasi, maksimal 5% anggota MPR, yang bekerja 7 hari memeriksa dokumen calon. Calon yang lolos menyatakan kesediaan. Sidang paripurna MPR memilih satu dengan suara terbanyak, dan pemenangnya melanjutkan sisa masa jabatan. Sidangnya harus digelar paling lama 60 hari sejak kekosongan.
Hitungan kita sendiri, belum ada sumber yang menghitungnya. Dihitung dari 12 November, batas 60 hari jatuh sekitar 11 Januari 2027, jadi nama calon dari Presiden paling lambat muncul sekitar akhir Desember.
Program yang selama ini ia pantau
Liputan kunjungan kerja Gibran sepanjang 2026 berpusat di pengawasan Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, dan pembangunan di Papua. Pembacaan kita, program-program itu disebut sebagai program prioritas Presiden, jadi kekosongan kursi wapres nggak otomatis menghentikannya. Siapa yang akan meneruskan peran pengawasan itu belum kita temukan informasinya.
Efeknya di luar negeri
Sudut internasionalnya paling tipis. Kita nggak menemukan reaksi pemerintah atau media asing, data pasar pada hari itu, ataupun peran Gibran dalam diplomasi. Ini nalar kita sendiri, nggak ada sumbernya. Investor asing sedang menimbang risiko Indonesia, seperti yang kita bahas di tulisan soal lelang obligasi, dan ketidakpastian politik bisa menambah satu hal lagi yang dipantau mereka.
Pas baca berita proses politik
Ini saran dari kita. Bedakan tiga kata yang sering tercampur. Niat, surat, dan berlaku. Pada 10 November yang ada niat, pada 12 November surat, dan kapan pengunduran diri efektif serta siapa penggantinya masih jalan. Cek juga siapa yang mengatakan, dan kapan.
Sumber
- Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Sidang Paripurna HMP Pemakzulan Batal, detikNews, 12 November 2026
- Gibran Mundur, DPR Batal Gelar Sidang Paripurna Hak Menyatakan Pendapat, Kompas.com, 12 November 2026
- Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum, DPR RI, 12 November 2026
- Supreme Court ruling on Vice-President Gibran’s school certificate raises questions over his eligibility to hold office, Indonesia Business Post, 2 November 2026